Dicor Beton, Jalan Raya Teuku Umar – Imam Bonjol Macet Panjang

Kemacetan panjang di jalan raya Imam Bonjol akibat jalan di cor beton
Kemacetan panjang di jalan raya Imam Bonjol akibat jalan di cor beton
Kemacetan panjang di jalan raya Imam Bonjol akibat jalan di cor beton

SEPUTARBEKASI.COM – CIKARANG BARAT – Kemacetan panjang hampir 1-2 kilometer terjadi dijalur Pantura tepatnya dari  Jalan Teuku Umar ( Pertigaan lampu merah Cibitung ) sampai  jalan Raya Imam Bonjol ( pertigan arah Perumahan aster / Kantor Kecamatan Cikrang Barat Kabupaten Bekasi Sabtu  (08/08/2015).

Pantauan Seputar Bekasi hari ini sabtu (08/08/205) jam 11:30 Wib tampak kendaraan seperti sepeda motor, mobil , bus dan kontainer yang melewati jalan tersebut saling berebut jalan.

Kemacetan yang terjadi di disebabkan adanya pengecoran jalan mulai dari depan PT.Coca Cola hingga Depan Kantor Polisi Cikarang Barat / Kantor Kecamatan Cikarang Barat .

Kemacetan panjang di jalan raya Imam Bonjol akibat jalan di cor beton
Kemacetan panjang di jalan raya Imam Bonjol akibat jalan di cor beton

Sebagian pengendara bahkan ada yang melewati jalan yang sudah di cor karena sudah mengering.

Bagi anda pengendara kendaraan yang ingin melalui jalur alternatif disarankan melewati jalan kalimalang , dari pintu tol putar arah ke jalan kalimalang menuju Cikarang. [prast]

Kebakaran Di Pabrik Di Kawasan Ejip

Kebakaran di PT Tokai Kagu Indonesia
Kebakaran di PT Tokai Kagu Indonesia
Kebakaran di PT Tokai Kagu Indonesia

SEPUTARBEKASI.COM-CIKARANG SELATAN – Kebakaran terjadi di sebuah produsen furnitur yang berada di kawasan Industri East Jakarta Industrial Park (EJIP), Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat,selasa (03/08/2015).

 

Kebakaran terjadi sekitar pukul 10.15 wib, informasi yang diterima seputarbekasi.com yang dikirim oleh dody islami  mengatakan bahwa pabrik yang terbakar adalah PT Tokai Kagu Indonesia yang beralamat di Kawasan EJIP Plot 9-K, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi tersebut berproduksi furnitur.

Kebakaran di PT Tokai Kagu Indonesia
Kebakaran di PT Tokai Kagu Indonesia

Tampak jelas asap hitam pekat yang membumbung tinggi di lokasi kebakaran, Menurut informasi, Api berasal dari cerobong uap area painting.

 

Api berhasil dipadamkan dengan menggunakan Mobil pemadam kebakaran yang berjumlah 8 unit sekitar pukul 11.30wib.(pras)

Kurangi Pengangguran, Menaker Hanif Luncurkan Gerakan “Ayo Kerja”

menaker mouSEPUTARBEKASI.COM – JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meluncurkan Gerakan Nasional “Ayo Kerja” untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan kerja serta mengurangi angka pengangguran di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

 “Kita harus menyamakan persepsi agar terjadi pemerataan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat mewujudkan konsep Indonesia sebagai kesatuan pasar kerja nasional yang terpadu antara pusat dan daerah,” kata Menaker Hanif dalam keterangan pers Biro Pusat Humas Di Jakarta pada Senin (3/8).

Hal tersebut diungkapkan Menaker Hanif saat melakukan Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri di Desa Bendosari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Senin (3/8). Hadir juga dalam kesempatan ini Bupati Kediri  Hj. Haryati Sutrisno.

Hanif mengatakan saat ini dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan penempatan tenaga kerja dan optimalisasi mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran di Indonesia.

“Tanggung jawab perluasan kesempatan kerja ini  ada pada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan bidang penempatan tenaga kerja, baik Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) dan Swasta,” kata Hanif.

Berdasarkan Rencana Strategis Pembangunan Ketenagakerjaan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen (tahun 2015), pemerintah menargetkan terciptanya 2 juta lowongan kerja per tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kemnaker tahun 2015-2019.

“Keberhasilan strategi penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri harus didukung oleh kebijakan pimpinan pemerintah pusat dan daerah yang efektif dan terukur sehingga terjadi percepatan penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja,” kata Hanif.

Hanif mengungkapkan, dalam menghadapi tantangan dan permasalahan ketenagakerjaan tersebut Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan melalui 5 (lima) pilar utama program perluasan dan penciptaan lapangan kerja.

5 pilar itu  meliputi (1) Perbaikan layanan dan sistem informasi ketenagakerjaan; (2) Peningkatan keterampilan dan kapasitas pekerja; (3) Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta kewirausahaan; (4) Peningkatan pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur berbasis komunitas; dan (5) Program darurat ketenagakerjaan.

“Dengan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal, kita targetkan pengangguran dapat terus menurun jumlahnya secara signifikan dan bertahap setiap tahunnya, “kata Hanif. berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional sampai dengan Februari 2015 mencapai 7,45 juta jiwa atau sekitar 5,81 %.

“Kedepannya, program bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja saat ini dijalankan berdasarkan pendekatan formal dan informal,” kata Hanif

Hanif menjelaskan, pendekatan informal diimplementasikan tidak hanya dalam kewirausahaan. Namun  juga perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui padat karya, terapan teknologi tepat guna, tenaga kerja sukarela dan inkubasi bisnis.

Sementara pendekatan formal diwujudkan dalam bentuk layanan pasar kerja melalui sistem informasi pasar kerja, bursa kerja online, job fair.  “Peningkatan kemampuan tenaga kerja khusus bagi wanita, penyandang disabilitas dan lanjut usia juga kami lakukan di pendekatan formal ini,”kata Hanif.

TKI

Sementara itu, terkait dengan penempatan tenaga kerja luar negeri (TKLN)  Menaker Hanif pun mengatakan perluasan kesempatan kerja di dalam negeri dan peningkatan jumlah TKI formal ke Timur-tengah menjadi solusi prioritas dalam mengatasi dampak moratorium penempatan TKI domestic worker yang telah ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu.

“Pemerintah   melakukan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan kepada calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang tidak jadi bekerja ke Timur Tengah. Keluarga CTKI pun dilibatkan dalam program pemberdayaan ini,” kata Hanif.

Hanif mengatakan pada tahun 2015, program pemberdayaan perluasan kesempatan kerja diberikan pada daerah asal TKI ke Timur Tengah untuk 24.000 orang melalui penciptaan wirausaha baru dan inkubasi bisnis, padat karya produktif, teknologi tepat guna, dan tenaga kerja pendamping (TKI sukses)

“Kita memberikan insentif pelatihan kewirausahaan di kantong  kantong TKI. agar nantinya mereka bisa bekerja secara mandiri. ini  dimaksudkan agar para pencari kerja sedapat mungkin tetap bekerja di dalam negeri dengan lebih layak pendapatannya,”kata Hanif

Selain itu kata Hanif, Pemerintah pun  akan menggeser calon TKI  Timur-tengah  agar dapat bekerja pengguna berbadan hukum atau formal  berdasarkan kemampuan dan kompetesi yang dimilkinya..

“Kita fokuskan  memperbanyak TKI formal yang  bekerja di Timur-tengah sebagai antisipasi dampak moratorium ini.Pelatihan di BLK harus lebih baik, dan kerjasama dengan agen TKI  juga diarahkan ke.sektor formal, “ kata Hanif.

Tak hanya, Hanif pun mendorong pengalihan tujuan dengan memberikan ijin pemindahan kawasan penempatan pada pengguna perseorangan bagi PPTKIS ke Asia-Pasifik.

“Kita juga dorong agar PPTKIS selaku perusahaan yang menempatkan TKI ke luar negeri yang selama ini bergerak di sektor rumah tangga agar bisa bergeser ke asia pasific yang relatif lebih baik kondisinya,” kata Hanif. [rilis]

Indonesia-Thailand Jajaki Kerjasama Kemaritiman dan Perlindungan Pekerja Sektor Kelautan

menaker mouSEPUTARBEKASI.COM – JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand menjajaki peningkatan kerjasama bilateral di bidang ketenagakerjaan. Diharapkan kerjasama ini dapat segera  diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman diantara dua negara. Penjajakan kerjasama di bidang ketenagakerjaan antara Indonesia dan Thailand ini meliputi hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, pelatihan, dan manajemen penempatan tenaga kerja migrant yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama pelatihan dan sharing best practices.

Dalam pertemuan tadi disinggung juga masalah kerjasama di bidang maritim dan kelautan, kerjasama sektor produk perikanan dan terutama perlindungan pekerja kelautan atau ABK (Anak buah Kapal) antar kedua Negara. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan bilateral antara Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dan Menteri Tenaga Kerja Thailand H.E. Mr. Gen Surasak Karnjanara di kantor Kemnaker, Jakarta pada Rabu (29/7).

Hanif mengatakan sebagai anggota dan pendiri dari Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), kedua negara merupakan mitra penting dan mempunyai peran aktif dalam berbagai kerja sama yang terjalin di bawah kerangka ASEAN.

“Indonesia dan Thailand sampai dengan saat ini telah memiliki beberapa Memorandum of Understanding (MoU) antara lain di bidang pendidikan, hukum, anti korupsi, perdagangan.  Namun sampai dengan saat ini belum ada MoU yang terjalin di bidang ketenagakerjaan, “kata Hanif.

Oleh karena itu, kata hanif, dalam pertemuan tersebut keduanya sepakat untuk menjajaki secara serius kerjasama di bidang ketenagakerjaan dalam bentuk penandatanganan MoU secara resmi.

“Dalam pertemuan tadi disinggung juga masalah kerjasama di bidang maritim dan kelautan, kerjasama sektor produk perikanan dan terutama perlindungan pekerja kelautan atau ABK (Anak buah Kapal) antar kedua Negara,” kata Hanif.

Terkait dengan kerjasama menghadapi ASEAN Community dan Post 2015 and beyond, Indonesia sangat mendukung kelanjutan kerja sama diantara negara anggota ASEAN di bawah pilar socio-culture, khususnya bidang ketenagakerjaan.

“Kita juga setuju melanjutkan program awareness dan promosi perlindungan sosial tenaga kerja serta membangun jaringan komunikasi regional networking untuk memperkuat perlindungan social, program skills recognitions and productivity dalam rangka peningkatan kualitas angkatan kerja, memfasilitasi skilled workers mobility, serta meningkatkan kesempatan kerja pada era globalisasi ekonomi,” kata Hanif.

“Indonesia dan Thailand juga sepakat dapat terus mendukung pelaksanaan Asean Skills Competition (ASC) sebagai pemacu negara-negara anggota ASEAN untuk terus meningkatkan pengembangan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja usia muda,” kata Hanif.

Kerjasama yang lebih erat antarnegara ASEAN dibutuhkan mengingat sampai dengan saat ini ASEAN mutual recognition telah ada 8 (delapan) sektor yang telah disetujui dan Indonesia mengharapkan agar skills recognition dapat terus dikembangkan kedepannya.

Kerjasama juga dibutuhkan untuk membangun jaringan konsultasi regional tentang pengawasan ketenagakerjaan, penguatan kapasitas labour market system,embangun komunikasi dalam rangka penguatan dialog sosial regional dalam rangka hubungan industrial (terkait sistem pengupahan, jaminan sosial, kondisi kerja, dan promosi kerja layak).

Sementara itu, terkait perlindungan tenaga migran, saat ini ASEAN akan melakukan finalisasi instrument perlindungan tenaga kerja migran diantara negara anggota. “Indonesia mengharapkan kiranya instrumen tersebut dapat segera diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh negara anggota ASEAN dengan cakupan perlindungan secara menyeluruh, baik documented maupun undocumented migrant workers dan memberantas tindak human trafficking,“ kata Hanif.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Thailand H.E. Mr. Gen Surasak Karnjanara mendukung perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan Thailand, terutama di bidang ketenagakerjaan.

“Kerjasama antar kedua negara diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penanganan bidang ketenagakerjaan di masing-masing negara,” kata Gen Surasak karnjanara.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Thailand telah terjalin sejak tahun 1950 dan terus berkembang sampai dengan saat ini, khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata. Kerja sama ini semakin diperkuat dengan adanya Komisi Bersama (Joint Commission) sejak tahun 1992.

Selama ini, Indonesia dan Thailand juga terlibat dalam kerja sama regional dalam Indonesia Malayasia Thailand – Growth Triangle (IMT-GT) dan salah satu working group membahas mengenai Human Resources Development (HRD).

Indonesia mendukung agenda kerja yang akan dilakukan pada tahun 2015 di bawah working group HRD khususnya pelaksanaan Training of Trainers on Underwater Welding yang rencana akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 di Songkla, Thailand. Biro Humas Kemnaker

Kemnaker Terus Selidiki Kasus Kecelakaan Kerja PT Mandom

menaker juli 2015SEPUTARBEKASI.COM – JAKARTA – Kementerian Ketengakerjaan (Kemnaker)masih melakukan penyelidikan terkait kecelakaan kerja dalam peristiwakebakaran yang terjadi di PT Mandom Indonesia Tbk  yang berada di Kawasan Industri MM 2100, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, pada Jumat 10 Juli 2015.

“Dalam kasus ini Kemnaker bertindak sebagai pengawas dan sekaligus penyidik dalam kecelakaan kerja ini. Kasus  ini terus ditindaklanjuti sampai ke tahap penyelidikan. Nanti pengawas-pengawas Ketenagakerjaan berkoordinasi lebih lanjut  dengan pihak kepolisian, Kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri seusai mengunjungi para korban PT Mandom di ruang perawatan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada Jumat (24/7).

Hadir dalam kesempatan ini  Dirut RSCM Soedjono, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Muji Handaya, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial  Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Haiyani Rumondang, serta Direktur HRD PT Mandom Sanyata Adisaputra

            Hanif mengatakan peristiwa yang terjadi pada PT Mandom ini harus benar-benar menjadi pelajaran  akan pentingnya penerapan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja.  Hnaif mengingatkan kembali agar  seluruh perusahaan yang ada di Indonesia  benar-benar memperhatikan masalah K3.

            “Setiap perusahaan wajib menerapkan K3 karena   itu urusannya sama nyawa semua orang yang ada di lingkungan itu, terutama nyawa para pekerjanya. Ini harus betul-betul diperhatikan. Pelanggaran terhadap K3 ini adalah pidana, “kata Hanif.

            lanjutan untuk mendalami penyebab dasar kecelakaan kerja. Selain itu dibutuhkan pula koordinasi dengan pihak kepolisian dalam upaya pemeriksaan TKP dan proses penyidikan.

Dalam kesempatan ini pun Hanif menyampaikan Menaker Hanif juga menyampaikan duka cita dan keprihatinan yang mendalam kepada seluruh keluarga korban kecelakaan ini.

“Mudah-mudahan bagi yang meninggal bisa diberi tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Kemudian yang masih dirawat kita doakan sama-sama, mudah-mudahan proses penyembuhannya bisa berjalan dengan lancar,” kata Hanif.

Hanif memastikan para korban kecelakaan kerja ini mendapatkan perawatan maksimal hingga  bisa disembuhkan dan bisa direhabilitasi untuk kemudian bisa kembali ke tempat kerja.

Dengan adanya peraturan Jaminan Sosial yang kita miliki sekarang, maka segi manfaatnya lebih lebih besar, termasuk untuk jaminan kecelakaan kerja. Bahkan BPJS Ketenagakerjaan pun mulai menjalankan program “return to work” sehingga para korban bisa didorong kembali ke tempat kerja.

 “Dulu Jaminan Kecelakaan kerja kalo ada kecelakaan kerja seperti sekarang ini plafon maksimalnya 20 juta. Jadi sembuh gak sembuh pokoknya 20 juta. Tapi PP baru yang sudah disetujui Presiden itu memastikan jaminan kecelakaan kerja sekarang ini peserta korban berhak untuk diobati sampai sembuh dan bisa kembali bekerja,” kata Hanif.

“Alhamdulilah, PT Mandom ini patuh dan mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga ketika terjadi kecelakaan semacam ini para pekerjanya mendapatkan jaminan social  yang memadai sesuai dengan aturan dari BPJS Ketenagakerjaan,” kata Hanif

 “Sekali lagi mari kita doakan mudah-mudahan korban penangannya ini bisa berjalan lancar dan mereka bisa sembuh dengan sebaik-baiknya, mereka bisa kita rehabilitasi dan nantinya kita harapkan mereka bisa kembali bekerja. Seluruh biaya pengobatan dari para korban akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, Kata Hanif.

Sementara itu, Direktur BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya memastikan  biaya pengobatan seluruh korban kebakaran yang masih dirawat semuanya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.Sedangkan bagi keluarga korban yang meninggal akan diberikan santunan kematian untuk meringankan beban keluarga.

“Menurut laporan yang kami terima, kecelakaan itu telah menimbulkan korban 58 orang dan 17 sudah meninggal dunia. Untuk informasi, PT Mandom telah mendaftarkan semua pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

 Elvyn juga menambahkan bahwa setelah sembuh, para pekerja dapat kembali bekerja di perusahaannya. “Setelah diobati dan direhabilitasi kami usahakan mereka bisa bekerja kembali. Atau kami ada program bernamareturn to work. Jadi ketika pekerja sudah sembuh bisa kembali bekerja di perusahaannya lagi,” tuturnya.

Sedangkan pihak PT Mandom yang diwakili oleh Direktur HRD Sanyata Adisaputra mengatakan, pihaknya akan meneliti penyebab kebakaran di perusahaannya. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang untuk menyelidiki penyebab kebakaran tersebut.[Ril]

Lebaran Usai, 51 Perusahaan Langgar Aturan Pembayaran THR

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri

Menteri Ketenagakerjaan  M Hanif Dhakiri
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri

SEPUTARBEKASI.COM – JAKARTA – Sebanyak 51 perusahaan  dilaporkan telah melakukan pelanggaran aturan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja. Pemerintah menyiapkan sanksi  administratif dan sosial dengan mengumumkan nama perusahaan yang melakukan pelanggaran.

“ Ada 51 perusahaan yang bermasalah dalam pembayaran THR. Kasus-kasus ini tentu akan tindaklanjuti  posko THR Kemnaker ini. Kita berharap kasus-kasus yang ada ini bisa diselesaikan dengan baik, “ kata Menteri Ketenagakerjaan  M Hanif Dhakiri seusai menggelar Halal bi Halal dengan para pegawai Kemnaker di Kantor Kemnaker, Jakarta pada Rabu (22/7).

Hanif mengatakan posko pemantauan THR ini ada di semua daerah, baik di Kabupaten/Kota, di Provinsi maupun di pusat.   Namun menurut data pengaduan kasus yang masuk ke Posko Pusat  Pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kemnaker terdapat 51 perusahaan yang bermasalah dalam pembayaran THR.

“ 4 (Empat) perusahaan di antaranya membayarkan THR tidak satu bulan gaji. Berarti ini tidak sesuai dengan ketentuan. Sebanyak 38 perusahaan tidak membayarkan THR sama sekali. Kemudian ada 9 (Sembilan) perusahaan yang membayarkan THR tidak sesuai dengan ketentuan, “ kata Hanif.

Selain pelanggaran berupa tidak membayarkan THR, kata Hanif,  ada juga perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan, semisal  jumlah THR tidak mencapai satu bulan gaji serta pemberian THR dengan diganti natura  yang berbentuk benda atau makanan-minuman yang melebihi jumlah 25 persen dari THR.

“Sebenarnya kalo dalam bentuk natura ini kan boleh, tapi tidak lebih dari 25 persen dan harus diserahkan bersamaan dengan THR yang berbentuk uang. Jadi kalo misalkan satu bulan gaji totalnya berapa, itu 25 persennya bisa berbentuk natura sisanya harus uang dan itu harus diserahkan bersamaan,” kata Hanif.

Berdasarkan PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA R.I. No. PER-04/MEN/1994 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN, memang sebagian THR dapat diberikan dalam bentuk lain kecuali minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan, dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% (dua puruh lima persen) dari nilai THR yang seharusnya diterima  dengan disetujui pekerja dan diberikan bersamaan dengan pembayaran THR.

Lebih lanjut, Hanif membeberkan persoalan pembayaran THR terdapat di  12 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Aceh.

Sektor-sektor perusahaan yang melakukan pelanggaran THR meliputi perusahaan yang bergerak dalam sektor perkebunan, jasa, pertanian, otomotif, garmen, makanan-minuman, pertambangan, transportasi, kebersihan, media, IT dan perusahaan di bidang kertas.

Sanksi

Terkait dengan pemberian Sanksi bagi pelanggaran THR, Hanif mengatakan  akan memberikan sanksi yang sifatnya administratif dan sosial serta akan melakukan penundaan pelayanan perijinan di bidang ketenagakerjaan.

“Sanksi yang sifatnya sosial saya sudah minta Dirjen PHI PHI agar mengumumkan perusahaan-perusahaan yang tidak bayar THR. Kita anggap ini perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan terutama masalah THR, “Kata Hanif

“Selain itu kita surati instansi-instansi yang terkait dengan pelayanan-pelayanan perusahaan agar perusahaan-perusahaan yang kita umumkan tidak membayarkan THR itu diberikan penundaan pelayanan. Itu yang bisa kita berikan karena UU Ketenagakerjaan kita belum mengatur sanksi secara lebih kuat,“ kata Hanif

Pengumuman nama-nama perusahaan yang melakukan pelanggaran THR tersebut, akan dilakukan pada akhir dari proses penyelesaian masalah THR ini sampai 31 Juli nanti. Penundaan pelayanan terhadap perusahaan-perusahaan pun akan diumumkan juga.

Seperti diketahui, Berdasarkan laporan sementara , Posko Pusat  Pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2015 yang berada di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima dan menangani  pengaduan yang melibatkan 374 perusahaan di seluruh Indonesia.

Namun  berdasarkan laporan sementara posko pemantauan THR tersebut , tercatat 51  perusahaan yang terkait langsung dengan pelanggaran pembayaran THR  dari berbagai daerah.

Sedangkan sebagian besar pengaduan lainnya yang masuk ke Posko THR  terkait pengaduan permasalahan ketenagakerjaan secara umum yaitu antara lain seperti soal besaran gaji, gaji tidak dibayar, pesangon, status pekerjaan, pembayaran jaminan sosial dan   masalah PHK.

“Setiap laporan terkait pengaduan THR dari masuk langsung ditangani oleh  para petugas posko dan Dinas Tenaga Kerja. Pokoknya kita upayakan semua permasalahan agar dapat diselesaikan  dengan segera, “ kata Hanif

Selain mengerahkan pengawas ketenagakerjaan ke berbagai daerah, kata Hanif dalam upaya untuk menyelesaikan setiap pengaduan THR,  pihak perusahaan yang dilaporkan bakal dipanggil oleh Kemnaker maupun Dinas-dinas Tenaga Kerja setempat lalu kemudian diadakan pertemuan dan mediasi antara pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan pembayaran THR.

Lokasi Posko Pemantauan THR Kemnaker berada di Operation Room Dirtjen PHI dan Jamsos Lantai 8 Gedung A kantor Kemenaker Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan. Posko ini bisa dihubungi melalui telepon (021) 5255859, Fax : (021) 5252982 serta e-mail :pospemantauan.thr2015@gmail.com.

Arus Balik H+5 ,Lalu lintas Ramai Lancar

Arus Balik saat melintas di Jalan Raya Teuku Umar Cikarang barat ( Rabu 22/7)
Arus Balik saat melintas di Jalan Raya Teuku Umar Cikarang barat ( Rabu 22/7)
Arus Balik saat melintas di Jalan Raya Teuku Umar Cikarang barat ( Rabu 22/7)

SEPUTARBEKASI.COM – TAMBUN – Memasuki Lebaran H+5, Rabu (22/7/2015) sejumlah ruas jalan di Cikarang, Cibitung dan Tambun masih terpantau normal dan belum ada lonjakan kendaraan menyusul arus balik lebaran.

Pantauan Seputarbekasi.com . Arus balik lebaran  di Jalan Raya Teuku Umar Cibitung pemudik bersepeda motor dan mobil sama-sama mendominasi lalu lintas.

 

Arus Balik saat melintas di Jalan Raya Kaliamalang Tambun  ( Rabu 22/7)
Arus Balik saat melintas di Jalan Raya Kaliamalang Tambun ( Rabu 22/7)

Sedangkan arus balik di Jalan Kalimalang dari pertigaan pintu Tol Cibitung sampai dengan Bekasi Timur  juga terpantau ramai lancar.[Pras]

 

 

Menaker Hanif Apresiasi PNS yang Langsung Bekerja Pasca Lebaran

2.7.X.Halal bi halal 22-7-2015 (46)

SEPUTARBEKASI.COM-JAKARTA-Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri memberikan apresiasi kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Ketenagakerjaan yang langsung bekerja pada hari pertama usai libur lebaran dan cuti bersama Idul Fitri 1436 H.

 

Berdasarkan data kepegawaian Kemnaker, jumlah pegawai Kementerian Ketenagakerjaan 3.326 pegawai pusat dan daerah. Dari jumlah tersebut sekitar 3 persen pegawai tidak hadir dengan alasan ijin, sakit dan masih terjebak kemacetan dalam perjalanan.

 

“Saya memberikan apresiasi kepada para pegawai yang langsung bekerja di hari pertama ini. Masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan di bidang ketenagakerjaan,” kata Menaker Hanif saat menggelar Halal bi Halal dengan para pegawai Kemnaker di Kantor Kemnaker, Jakarta pada Rabu (22/7).

 

Turut hadir dalam kesempatan ini Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, Sekjen Kemnaker Abdul Wahab Bangkona,  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Ayub Basalamah, Ketum Konfederasi KASBI Nining Elitos  serta perwakilan serikat pekerja/serikat buruh lainnnya.

 

Dalam acara Halal bi Halal tersebut, satu persatu para pejabat di lingkungan Kemnaker dan seluruh pegawai PNS Kemnaker pusat yang berjumlah sekitar 3.100 orang  berbaris rapi utnuk  bersalaman dengan Menaker Hanif yang didampingi Ma’rifah Hanif Dhakiri.

 

Menaker Hanif juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. “Dari lubuk hati yang paling dalam. Saya menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal Aidzin wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin kepada seluruh pegawai Kemnaker,” kata Hanif.

 

Hanif mengatakan moment Idul Fitri merupakan moment yang penting setelah berjuang sebulan di bulan Ramadhan.Hal-hal positif haruslah terus membekas dan menjadi modal dalam bekerja saat memasuki bulan syawal dan seterusnya.

 

Agama bisa menjadi motivasi dalam bekerja dan meningkatkan kinerja  karena agama mengajarkan kebaikan.Niatkan ibadah dalam bekerja, melaksanakan tugas dan pekerjaan menjadi lebih baik dalam mengurus masalah-masalah ketenagakerjaan,” kata Hanif.

 

 “Saya Minta Persoalan THR terus di-follow up. Saya instruksikan kepada Dirjen PHI dan Jamsos agar bersiap memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar ada efek jera bagi perusahaan yang melanggar, “kata Hanif.

 

 Selain itu, Menaker Hanif pun meminta kepada jajarannya agar terus melakukan perbaikan tata kelola perlindungan dan penempatan TKI yang bekerja di luar negeri.

 

Persoalan TKI terus menjadi perhatian kita. Diharapkan  tata kelola dan penanganan masalah TKI  dapat ebih aman sehingga menjadi lebih baik aspek perlindungan dan kesejahteraannya,“ kata Hanif.

 

Terkait dengan ketidakhadiran pegawai Kemnaker, Hanif mengaku masih menunggu laporan dan meneliti lebih lanjut penyebabnya. Selain sanksi teguran lisan dan tulisan serta sanksi administratif, berdasarkan Permenakertrans No. 6 tahun 2014 tentang pedoman pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai Kemnaker, bila tidak masuk kerja tanpa keterangan dipotong 3 persen, Izin 1,5 persen dan keterlambatan setiap kelipatan 30 menit dipotong 0,5 persen.(rilis)

Alhamdulillah Besok Lebaran Bareng

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Katum MUI KH. Din Syamsudin, Ketua MUI KH Makruf Amin, dan Dirjen Bimas Islam Machasin. (foto Dok Kemeng)
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Katum MUI KH. Din Syamsudin, Ketua MUI KH Makruf Amin, dan Dirjen Bimas Islam Machasin. (foto Dok Kemeng)
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Katum MUI KH. Din Syamsudin, Ketua MUI KH Makruf Amin, dan Dirjen Bimas Islam Machasin. (foto Dok Kemeng)

SEPUTARBEKASI.COM – JAKARTA – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menetapkan 1 Syawal 1436 H jatuh pada hari Jumat, 17 Juli 2015. Hal tersebut ditetapkan Menteri Agama dalam Sidang Itsbat Penetapan 1 Syawwal 1436 H yang digelar secara tertutup di Auditorium HM.Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jalan MH.Thamrin, Jakarta, Kamis (16/07)

Keputusan awal Syawal yang menandai Hari Raya Idul FItri itu diambil setelah Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama menerima laporan terlihatnya hilal di sejumlah lokasi pengamatan hilal, yaitu Condrodipuro, Kepulauan Seribu, dan Bojonegoro. Masing-masing saksi yang melihat hilal telah disumpah oleh pengadilan agama setempat.

“Dengan demikian kita bersepakat bahwa 1 Syawal Jatuh pada Jumat, 17 Juli 2015. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mohon maaf lahir dan batin demikian Menag.

Sidang Itsbat Penetapan 1 Syawwal 1436 H digelar tertutup untuk umum, pelaksanaan Sidang Itsbat berlangsung singkat dan tertib. Hasil Ketetapan Sidang Itsbat disampaikan oleh Menteri Agama dalam Konferensi Pers bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, didampingi Dirjen Bimas Islam, Machasin, di lobby Gedung Kementerian Agama. – [kemenag]