Dunia Industri Diminta Utamakan Kompetensi Ketimbang Ijazah Saat Rekrut Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri

SEPUTARBEKASI.COM – JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meminta kalangan dunia usaha dan dunia industri agar mengutamakan syarat kualitas kompetensi kerja dalam merekrut para pekerjanya ketimbang syarat ijazah lulusan sekolah semata.

“Syarat formal pendidikan memang penting.Tapi kan, ada juga orang yang layak menjadi pekerja karena memiliki kompetensi tinggi dengan jam terbang dan pengalaman tinggi meski tak memiliki ijazah pendidikan formal, “ kata Menaker Hanif dalam keterangan PersBiro Humas Kemnaker di Jakarta pada Selasa (28/7).

Hal tersebut dikatakan Hanif dalam rangkaian kegiatan pembukaan Gerakan Penanggulangan Pengangguran dan Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri 2015 di Probolinggo, Jawa Timur.

Hanif  mencontohkan, misalnya saat industri garmen membutuhkan tenaga kerja penjahit, maka dunia industri itu  diimbau untuk mempertimbangkan kompetensi kerja yang dimiliki para pelamar kerja.

Hanif menilai, meskipun para pelamar yang tidak memiliki ijazah sekolah minimal SMA/SMK, tapi misalnya ada para penjahit informal ikut melamar dan memiliki pengalaman dan jam terbang tinggi, maka layak dipertimbangkan, bahkan diterima bekerja.

“Para pelaku industri ini diharapkan jangan terlalu kaku dengan hanya menerima calon karyawan yang memiliki ijazah sederajat SMA/SMK. Tapi pertimbangkan juga kompetensi kerja yang dimilikinya pelamar lainnya,” kata Hanif.

“Intinya pemerintah meminta para pelaku industri juga mencantumkan persyaratan kompetensi di samping persyaratan pendidika formal. Kami sudah berbicara dengan beberapa pelaku industri dan mereka siap mengimplementasikan hal itu,” kata Hanif.

Syarat Di BLK

Ditambahkan Hanif, pihaknya telah juga mengeluarkan imbauan serupa kepada seluruh Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia menampung pekerja maupun calon pekerja terampil tanpa mensyaratkan ijazah sekolah minimal SMA/SMK.

“Untuk mengembangkan jumlah maupun kualitas tenaga kerja lokal, maka BLK harus menampung pekerja maupun calon pekerja yang tidak berdasarkan ijazah sekolah formal baik SMA maupun SMK, namun berdasarkan kompetensi yang dimiliki,” kata Hanif.

Oleh karena itu, persyaratan kepesertaan pelatihan di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di seluruh Indonesia harus dipermudah. Semua lulusan pendidikan mulai dari yang terendah yaitu Sekolah dasar (SD) dan SMP  akan diperbolehkan ikut pelatihan kerja di BLK.

“Kita tidak ingin BLK menetapkan  syarat khusus batas pendidikan formal terakhir bagi para peserta pelatihan kerja. Kita mempermudah persyaratannya agar semua orang bisa mengikuti pelatihan kerja,” kata Hanif.

Menaker Hanif mengatakan selama ini persyaratan pendidikan formal yang ketat untuk mengikuti pelatihan di BLK menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan jumlah tenaga kerja di Indonesia.

“Kita ubah persyaratan minimal SMA atau SMP baru bisa mengikuti pelatihan di BLK ,agar semua angkatan kerja dapat mengakses pelatihan kerja yang diselenggarakan di BLK  tanpa syarat pendidikan formal yang ketat. “ kata Hanif.

Hanif  menginginkan agar calon peserta pelatihan kerja yang hanya lulusan SD maupun SMP  juga dapat diakomodir oleh BLK. Apalagi data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional sampai dengan Februari 2015 mencapai 7,45 juta jiwa atau sekitar 5,81 %. hanya mengantongi lulusan SD dan SMP.

“Jika BLK mematok syarat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA), maka angkatan kerja lulusan SD dan SMP itu sulit terserap dalam dunia kerja, Itu menjadi masalah krusial yang harus segera dibenahi, “kata Hanif.

Hanif mengatakan selama ini banyak lulusan SD maupun SMP yang masih berusia produktif namun kesulitan memasuki pasar kerja. Karena itu harus dilengkapi dengan kompetensi dan keterampilan kerja sehingga siap terserap pasar kerja dengan lebih cepat.

“Padahal pasar kerja industr juga tidak terlalu mensyaratkan pendidikan formal. Mereka lebih mempertimbangkan calon tenaga kerja yang memiliki  kompetensi dan keterampilan kerja sesuai kebutuhan,” kata  Hanif.

Dikatakan Hanif  seiring pelaksanaan MEA kebutuhan tenaga kerja berdasarkan pemintaan pasar kerja industri masih sangat banyak. Oleh karena itu harus dipersiapkan calon tenaga kerja yang siap bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara Asean lainnya.

“Angkatan kerja berlatar pendidikan formal tinggi atau setidaknya SMA berpeluang sama dengan lulusan SD atau SMP yang dibekali kompetensi untuk memasuki dunia kerja. Yang penting, dalam era MEA ini adalah kualtias SDM yang baik,” kata Hanif.

Berdasarkan data Kemnaker saat ini ada 276 BLK di seluruh Indonesia. 14 diantaranya adalah BLK milik Kemnaker sedangkan sisanya 262  dimiliki pemda provinsi dan Kab/kota.

Pola pelatihan di BLK-BLK milik pemda akan ditekankan pada jenis pelatihan sesuai yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Seperti pelatihan keterampilan kejuruan otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektonik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan, serta lainnya. Biro  Humas Kemnaker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *